SIEJ, 4 Mei- Lebih dari 400 ribu hektare hutan alam Riau telah lenyap akibat kasus korupsi dan suap kepada pejabat publik di Riau. Penyuapan itu dilakukan oleh perusahaan pemasok kayu untuk memperoleh izin penebangan hutan. Akibat dari pengrusakan hutan itu negara dirugikan Rp2.067 triliun berdasarkan laporan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Hingga saat ini, empat pejabat pemerintah di provinsi Riau telah divonis dan seorang telah ditahan. Namun belum satupun perusahaan terkait korupsi dan suap dibawa ke pengadilan. "Kerusakan hutan tidak akan berhenti jika pemerintah belum masuk ke korporasi dan melakukan pencabutan izin penebangan" ujar Emerson dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam acara konferensi pers di Cikini (4/5). Koalisi Anti Mafia Hutan juga menyerukan kepada Kementerian Kehutanan untuk segera melakukan penertiban perizinan melalui proses audit dan review seluruh izin yang diterbitkan oleh pejabat Daerah Propinsi Riau yang telah divonis bersalah.
Dalam pantauan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) sejak 2002, telah terjadi deforestasi besar-besaran, untuk memasok permintaan dunia terhadap kertas sehingga berdampak kepada masyarakat sekitar, satwa liar dan iklim global.
Dua pabrik kertas bersekala besar Asia Pulp and Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) menggunakan sekitar 54 persen bahan baku dari hutan alam, berdasarkan Laporan Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF). Bahkan APP mulai mengembangkan pabrik olah pulp baru di Sumatra Selatan sehingga akan menambah lebih banyak tekanan kepada hutan dan lahan gambut kaya karbon yang makin langka di Sumatra. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup berencana melakukan gugatan terhadap dua pabrik besar itu atas dugaan perusakan lingkungan hidup.
have 0 comments Articles
