Persoalan limbah tambang selalu menjadi pemicu masalah lingkungan. Dalam siaran persnya, lembaga swadaya masyarakat Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM mengindikasikan, bahwa tindakan pengerukan batubara di kawasan hulu sungai Tenggarong, Kalimantan Timur, menjadi penyebab utama banjir.
Sejak 1 April 2010 limpahan air telah merendam Kampung Bensamar Bengkuring, Sanggulan, Teriti, Loa Ipuh Darat dan Mangkuraja, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Akibat luapan sungai Tenggarong, sekitar 1.650 keluarga terpaksa mengungsi.
Kejadian serupa pada Februari lalu, banjir sungai Tenggarong merendam 200 rumah dan 50 lahan pertanian sehingga 30 hektar sawah di Kampung Bengkuriang gagal panen. Kampung Sanggulan tergenang lumpur, merendam 10 hektar pohon karet yang baru ditanam.
Menurut JATAM, banjir bulan ini disebabkan oleh kegiatan industri keruk batubara di kawasan hulu sungai Tenggarong oleh PT. Tanito Harum dan PT. Multatulis Harapan Utama. ”Kedua perusahaan tambang ini layak disalahkan,” kata Luluk Uliyah, Media Kampanye JATAM. Kedua perusahaan dianggap bertanggungjawab memulihkan kawasan, sekaligus para korban banjir.
Di area pengerukan batubara PT. Tanito Harum, JATAM menemukan 7 lubang raksasa yang sedang dikerjakan dan dibongkar seluas 6 hingga 20 kali lapangan sepakbola. Ironisnya, lubang bumi yang menganga itu dibiarkan tanpa peduli diperbaiki.
Sedangkan 3 dam penampungnya tak sanggup lagi menampung limbah lumpur. Sehingga, limbah lumpur dibuang ke beberapa anak sungai Tenggarong, tanpa mempedulikan dampak lingkungan dan ekosistem yang hidup di sekelilingnya. Karena kerusakan dan ancaman pada ekosistem di sekitarnya, JATAM mendesak pemerintah segera menghentikan dan menutup operasi pertambangan di kawasan hulu sungai Tenggarong.
”Sungguh perbuatan keji, membiarkan warga berulangkali menjadi tumbal perusahaan tambang pengeruk batubara. Tak ada alasan lagi untuk meneruskan kegiatan pertambangan yang berbahaya ini. Kecuali pemerintah harus segera menutup perusahaan dan memulihkan kawasan hulu sungai Tenggarong yang telah rusak dan mengancam kehidupan di sekitarnya, ”desak Siti Maimunah, Koordinator Nasional JATAM. (Farida Indriastuti).
Romo Agustinus Ubin (40) meninggalkan aktifitas rohaninya demi memperjuangkan tanah adat Suku Limbai. Perjalanan dilalui dengan jalan darat hingga menyeberangi lautan dalam, dari Kecamatan Nangahpinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Romo Ubin, biasa disapa, tidak saja bertanggungjawab pada jemaat Gereja Katolik, tetapi juga masyarakat adat Suku Limbai.
“Kami tolak keras pertambangan batubara sampai kapanpun!” tegasnya. Masuknya lima perusahaan tambang berskala besar yang akan mengekplorasi perut bumi di Nangahpinoh, tanpa seijin dan sepengetahuan warga. “Mereka mengabaikan musyawarah besar masyarakat adat Limbai, “ujar Romo Ubin.
Daya rusak tambang telah menyadarkan masyarakat Limbai untuk melakukan perlawanan. Tak urung, kepala desa, kepala dusun dan ketua RT menghadapi sikap represif polisi. “Kami yang menangkap maling malah dikriminalkan dan dipenjarakan. Negara seharusnya melindungi warganya bukan menindas!” seru Romo Ubin.
Roger Moody, dari Mines and Communities, Inggris dalam kuliah umumnya bertajuk Lebih Dekat Dengan Daya Rusak Tambang di Taman Ismail Marzuki, Jakarta menggambarkan tentang carut-marutnya dunia pertambangan di berbagai negara mulai dari Afrika, Eropa, Amerika dan Asia Pasifik-- hingga skema dan skenario global dalam politik pertambangan.
Begitu berkuasanya pemodal yang disebut mafia pertambangan yang serakah menguasai ceruk bumi di seluruh dunia. Modal dengan mudahnya berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Perusahaan tambang yang kini berkuasa di Indonesia antara lain: Freeport McMoran Indonesia, Newmont, Timah, Bukit Asam, Aneka Tambang, Rio Tinto, Inco, KPC dan lainnya.
Bahkan Sonny Keraf, mantan Menteri Lingkungan Hidup mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam melindungi lingkungan dari kerusakan tambang. “Pemerintah wajib menetapkan lokasi pertambangan sesuai dalam tata ruang (peta pertambangan nasional).
Tidak mungkin ada ijin baru pertambangan. Bahkan pemerintah daerah tak bisa memberi ijin pertambangan,” ungkapnya. “Fakta di Indonesia, pemerintah menjadi tak berdaya. Seharusnya sumberdaya alam dilindung dan dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Pemerintah justru berkolaborasi dengan pemodal demi melanggengkan kekuasaannya,” kata Sonny Keraf.
Dari sisi keadilan ekonomi pun industri tambang dinilai minus oleh Yanuar Rizky dari Aspirasi Indonesia Research Institute. Ia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada komoditi primer. Faktanya terasa aneh, saat ekspor tambang meruah (neraca perdagangan keatas/tinggi), namun neraca pembayarannya minus. “Logika ekonominya dimana? Uang yang keluar lebih banyak daripada uang yang masuk,” sindirnya.
“Seharusnya harga tambang naik, ekspor naik, kesejahteraan juga naik dong. Ini perang komoditas, harga tambang dimonitor negara-negara maju seperti Amerika dan Cina. Harga tambang kini ditentukan oleh pemodal besar dari Amerika. Tujuannya jelas, perang suku bunga dan lainnya. Persaingan Amerika dan Cina juga menjadi pemicu fluktuasi. Apalagi Cina sudah menggunakan energi batubara dan minyak kelapa sawit. Nah energi itu bersumber dari alam Indonesia, Amerika yang pusing!” jelas Yanuar Rizky. (Farida Indriastuti).
Pada diskusi Konsultasi Publik JATAM, pakar Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan mengatakan bahwa eksplorasi tambang tak hanya menggerogoti gunung dan daratan hingga ribuan meter, tapi akan melubangi dasar lautan. "Praktik serakah pertambangan ini akan dilakukan di Papua Nugini,” papar Alan.
Meski eksplorasi tambang dibawah laut ini belum ditargetkan masuk ke Indonesia, tetapi akan ada dampak ekologisnya. Pada 2012, perusahaan yang berbasis di Kanada akan mengekplorasi dasar laut Papua Nugini di sebelah timur. Eksplorasi pertambangan ini diperkirakan mencapai 1000 - 6000 meter kedalaman laut.
Menurut Alan dampak eksplorasi tambang di bawah laut antara lain mengganggu produktifitas perikanan, jaring-jaring makanan, pencemaran laut karena kadar oksigen turun, merusak ekosistem, proses pengerukan kepermukaan dan buangan limbah di perairan mengganggu plankton serta memicu aktifitas tektonik dan bencana.
Ada tiga hal yang perlu diperhatikan yakni lapisan permukaan yang bercampur angin, lapisan padat dan lapisan dalam. “Bila limbah sulit mencapai permukaan, dikhawatirkan mengganggu ekologis, jaringan makanan dan dampak buruk dari logam berat akan berlangsung dalam waktu yang lama,” ujar Alan.
Hal senada dilontarkan oleh Hendro Sangkoyo dari Sekolah Ekonomika Demokratik dalam menyoroti Industri Tambang Dan Perubahan Iklim memperlihatkan fakta bahwa 89 sungai di Indonesia telah rusak berat karena industri pertambangan. Menurutnya masyarakat begitu paham dengan berbagai isu lingkungan seperti perdagangan karbon yang menyesatkan. Padahal keanekaragaman hayati juga terancam oleh sektor pertambangan. (Farida Indriastuti).
Dari penelitian selama 20 tahun, lapisan tanah makin hangat, tanaman dan mikroba melepaskan lebih banyak karbondioksida. Seperti dikutip dari jurnal Nature edisi terbaru, hal tersebut dinamakan sebagai tanah bernafas, yang ternyata meningkatkan karbon hingga sepersepuluh persen sejak tahun 1989.
Total karbondioksida yang dilepaskan tanah sekira 10 - 15 persen lebih tinggi dari perhitungan semula. Tepatnya 98 petagram karbon setahun atau kira-kira 98 miliar metrik ton. Peningkatan jumlah karbon yang dilepaskan oleh tanah tidak banyak berpengaruh terhadap efek rumah kaca kecuali karbon yang sudah terkunci sekian lama seperti di kawasan tundra Arctic. Hasil analisa itu juga tidak memberikan kejelasan apakah karbon tersebut berasal dari simpanan terdahulu atau pertumbuhan vegetasi yang cepat karena iklim makin hangat.
Tumbuhan melakukan fotosintesis, yakni proses pembentukan energi berasal dari karbondioksida dan air menghasilkan oksigen. Tumbuhan juga menggunakan oksigen dan melepaskan karbondioksida dengan cara yang sama seperti dilakukan manusia dan hewan. Inilah yang berperan besar dalam siklus karbon global.
Secara teori, reaksi biokimia pada tumbuhan dan mikroba tanah mendorong peningkatan suhu dan lebih banyak menghasilkan karbondioksida. Namun tidak seperti jumlah sinar matahari, nafas tanah tidak dapat diukur dari angkasa dan hingga kini belum bisa dibuat simulasi komputernya.
Penelitian terbaru memperlihatkan zona Arctic menyimpan karbon lebih banyak dibanding kawasan lain. Peneliti memperkirakan karbon yang dilepas wilayah Utara itu atau disebut boreal meningkat 7 persen. Sementara di kawasan 4 musim meningkat 2 persen, dan daerah tropis 3 persen. (Entin Supriati).
United Nations Environment Programme atau badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang mengurusi masalah lingkungan melancarkan kampanye menaman 12 miliar pohon di seluruh dunia melibatkan masyarakat, komunitas, kalangan pebisnis, industri, organisasi dan pemerintah. Program tersebut dinamakan The Billion Tree Campaign.
Pada akhir tahun 2009 lebih dari 7,4 miliar pohon telah ditanam di 170 negara yang berpartisipasi mendukung kampanye. Jumlah ini melewati target tahunan yakni tujuh miliar. Pada tahun ini kampanye dikaitkan dengan penetapan 2010 sebagai tahun keanekaragaman hayati.
Pepohonan memegang peran penting dalam keanekaragamab hayati karena keberadaannya menjadi dasar bagi sistem lingkungan yang berperan dalam kesehatan, kemakmuran, pangan, bahan bakar dan ekosistem vital.
Dalam setahun sebatang pohon rata-rata dapat menyerap 12 kilogram karbondioksida dan memproduksi oksigen dalam jumlah yang cukup untuk empat orang. Satu hektar pepohonan mampu menyerap enam ton karbondioksida dalam setahun dan mengeluarkan oksigen yang kira-kira akan membuat nyaman dihirup oleh penduduk satu kota ukuran sedang.
Kampanye menanam miliaran pohon di seluruh dunia diharapkan mampu melibatkan setiap lapisan masyarakat seluruh dunia untuk turut ambil bagian. Dari situs UNEP, hingga saat ini dari 12 miliar pohon yang ditargetkan, sebanyak lebih dari 10 miliar pohon telah ditanam. Namun sayangnya belum ada laporan rinci jumlah yang berhasil hidup, tumbuh dan berkembang. (Entin Supriati).
