AMAN: Kriminalisasi Masyarakat Adat Akan Meningkat - Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia

October 16, 2020

Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, 5 Oktober lalu menuai protes dari kalangan buruh, masyarakat adat, petani, nelayan, mahasiswa, hingga pelajar. Mereka memerotes pengesahan yang cacat prosedur dan tidak demokratis lantaran tidak melibatkan partisipasi publik.

ekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), Rukka Sombolinggi

Selain itu, regulasi sapu jagat ini mengancam kondisi lingkungan terutama kondisi hutan di Indonesia. Masyarakat adat yang hidup dan mencari penghidupan di kawasan hutan terancam. Tidak hanya itu, hutan yang menjadi tempat tinggal mereka juga dapat dengan mudah dirambah dengan desain regulasi yang memudahkan perusahaan untuk berinvestasi di kawasan hutan.

Risiko terburuk ketika regulasi ini diterapkan adalah peningkatan kriminalisasi. Potensi ini semakin nyata ketika tidak ada jaminan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sampai saat ini mangkrak di DPR. The Society of Indonesian Enviromental Journalists (SIEJ) melakukan wawancara dengan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), Rukka Sombolinggi untuk mengetahui lebih jauh seberapa dampak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja inim terhadap masyarakat adat.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR, bagaimana tanggapan Anda?

Ada hal yang perlu diketahui, regulasi tersebut tidak hanya soal perburuhan. Masyarakat yang bergantung hidup pada tanah, alam, air paling menderita di kemudian hari. Mulai nelayan, petani, dan masyarakat adat hingga masyarakat urban.

Dalam catatan Aman, apa saja masalah-masalah yang muncul ketika regulasi ini dijalankan?

Dalam kluster kehutanan pengakuan masyarakat adat tidak ada. Ini menunjukan omnibus law tidak menunjukan perlindungan terhadap masyarakat adat. Pada tanggal 16 Juni 2013 yang lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan keputusan dari Judicial Review terhadap UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara. Namun sampai saat ini baru 34 ribu hektar yang ditetapkan sebagai hutan adat, itu sangat kecil dibanding ijin yang dikeluarkan pemerintah untuk perhutanan sosial.

Selain itu, UU Ciptaker ini juga memberikan kemudahan investasi yang berdampak langsung pada eksistensi masayarakat adat. Mereka dibuat berkonflik dengan kebijakan kemudahan investasi. Pada titik tersebut, pemerintah tidak mendahulukan pemenuhan hak masyarakat adat.

Apakah ada hal lain?

Belajar dari pengalaman, ada banyak kasus perampasan wilayah adat yang tidak terselesaikan sampai saat ini. Ketika berhadapan dengan kepentingan investasi, perusahaan dan pemerintah tidak ada satu kebijakan yang menguatkan posisi masyarakat adat. Mereka selalu kalah. Pemerintah tidak pernah berusaha untuk mengakui keberadaa masyarakat adat. Hal tersebut diperkuat dengan belum disahkanya RUU Masyarakat adat yang masih mangkrak di DPR.

Berbahaya lagi, regulasi ini akan memunculkan peningkatan kriminalisasi. Undang-Undang Ciptaker yang kami baca tidak memperbolehkan masyarakat untuk mengembala ternak sapi, kambing, bebak di kawasan hutan. Mereka punya kebun atau memungut hasil hutan non kayu seperti, rotan akan ditindak. Ini betul-betul akan menimbulkan banyak kekacauan di lapangan, masyarakat adat akan mengalami kriminalisasi besar-besaran. Lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Ini penelusuran singkat yang kami lakukan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Ciptaker juga mencabut ambang batas kawasan hutan sebanyak 30 persen, bagaimana tanggapan Anda?

Menyangkut perubahan kawasan hutan, UU Ciptaker memang menghilangkan perubahan kawasan hutan. Dampaknya kawasan hutan lindung dan konservasi dengan mudah dirambah. Kita tahu bahwa banyak perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan. Penghilangan ambang batas tersebut akan melegalisasi perkebunan sawit yang tidak punya ijin. Akan lebih cilaka lagi hutan akan habis dalam waktu yang cepat. Dampaknya perubahan iklim akan berlangsung lebih cepat dari biasanya.

Ada banyak masyarakat adat yang bekerja di kawasan hutan, bagaimana Aman melihat hal tersebut?

Sebanyak 20 juta masyarakat adat akan terancam kehilangan pekerjaan. Pemerintah tidak peduli dengan nasib masyarakat adat yang sudah pekerjaan di wilayah adat.

Dalam perspektif perempuan, apa yang paling terasa dengan diberlakukanya Undang-Undang ini?

Ruang hidup buat perempuan adat tidak sekedar ruang hidup, tapi posisi politik mereka di kampung. Itu kekuatan mereka, peran perempuan adat mengurus dan menjaga bumi. Perempuan mempunyai hal yang penting, mereka memproduksi pangan terbesar. UU ini akan menghilangkan peran perempuan dalam konservasi, menghasilkan makanan bagi masyarakat adat. Ilmu pengetahuan tradisional dikuasai perempuan mulai dari benih sampai obat-obatan. Ketika dihilangkan maka peran perempuan akan lemah.

Bicara soal sanksi, Undang-Undang Cipta kerja mengatur sanksi administratif bagi perusak hutan, bagaimana tanggapan anda?

Sanksi pidana saja diabaikan padahal banyak perusahaan melanggar, mereka bisa lari tanpa dideteksi pemerintah. Sekarang mau dihilangkan pidana itu, dengan memberikan sanksi administratif. Ini memberikan peluang untuk terus menerus melakukan kerusakan lingkungan.

Ada banyak peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat, dengan adanya Omnibus law hal tersebut akan hilang, bagaimana tanggapan Anda?

Kewenangan pemerintah pusat untuk menghapus kebijakan daerah yang menghambat investasi menjadi problem besar. Kami sudah bekerja sejak 2009 dengan memperjuangkan aturan dalam bentuk peraturan daerah untuk melindungi kepentingan mayarakat adat. Ada ratusan perda yang berhasil kami susun, ini terancam dihapus. Sementara itu presiden selalu berjanji akan melindungi masyarakat adat tapi sampai sekarang tidak ada apa-apa.

Bicara soal Presiden Jokowi, dalam serangkaian perayaan kemerdekaan ia kerap menggunakan pakaian adat, bukanya itu bentuk cinta pada masyarakat adat?

Kan yang dinilai bukan kata-kata atau simbol, yang dilihat adalah tindakan. Ketika Jokowi menggunakan pakaian amanatun, Timor Tengah, Nusa Tenggara Timur pada perayaan 2020, disaat bersamaan terjadi kekerasan dengan mengusir rumah mereka. Perempuan dan anak diseret seperti kriminal. Menurut saya Jokowi itu kamuflase saja.

Dalam waktu dekat regulasi ini akan diundangkan, apa yang akan dilakukan Aman dan koalisi penolak Uncang-Undang Ciptaker?

Terus berjuang dengan turun ke jalan meminta presiden harus membuat Peraturan Perundang-Undang untuk mencabut Omnibus Law. Ini tidak pantas dajukan ke Mahkamah Konsitusi ketika prosesnya cacat prosedur dan hukum. Bukan seperti ini yang kami butuhkan.

Add Your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Name *

Your Mail *

Your Comment*