Karhutla Penentu Capaian Target NDC Indonesia

July 12, 2020
fire. wildfire, burning pine forest in the smoke and flames (freepik)

JAKARTA—Dalam Konferensi Perubahan Iklim ke-25 (UNFCCC-COP 25) Madrid, Spanyol Desember tahun lalu, Indonesia mempertahankan 29 persen dan 41 persen sebagai target capaian National Determined Contributions (NDC) 2030.

 

Angka tersebut tak mengubah proposal NDC pertama Indonesia dalam kesepakatan Paris (Paris Agreement) 2015 terkait komitmen penurunan emisi global. Indonesia optimis bisa mencapai penurunan emisi global sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional.

 

“Angka ini memang ambius namun bagi Indonesia sangat realistis untuk dicapai,” demikian diungkap Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung Sugardiman pada Sabtu, 11 Juli saat menjadi pembicara dalam Editor Meeting yang digelar SIEJ bersama Ekuatorial.

 

Menurutnya, upaya yang harus di lakukan untuk mencapai target NDC, pertama adalah aksi Mitigasi dilakukan 5 sektor utama. Yaitu kehutanan, energi, sampah agrikultur, dan IPPU (industri). Dan kedua, aksi adaptasi bagaimana mendukung ketahanan ekonomi, sosial, landskap, dan ekosistem dalam NDC.

 

Bila dirinci, di lima sektor itu target penurunan emisinya antara lain; Energi (314 Mega ton CO2e), Limbah (11 Mega ton CO2e), IPPU (2,75 Mega ton CO2e), Pertanian (9 Mega ton CO2e), dan Kehutanan paling besar yakni (497 Mega ton CO2e).

 

Berdasarkan dokumen KLHK, angka dalam edisi NDC pertama Indonesia berkontribusi untuk penurunan 26% dan setelah di hitung lagi dengan lebih ambisius  menjadi 29% dengan upaya sendiri dan mencapai 41 % jika mendapat dukungan dari internasional. Dari 29% itu kata Ruandha, sektor yang paling besar kontribusinya dari kehutanan 17,2% dan dari energi 11%.

 

“Oleh karena itu upaya dari dua sektor harus betul-betul di jaga untuk mencapai target penurunan emisi,” katanya.

 

Sektor kehutanan paling menentukan pencapaian NDC Indonesia. Terutama kontribusi dari kebakaran hutan dan lahan serta isu deforestasi lainnya.

 

“Problematika nasional utama adalah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sangat menetukan pencapaian komitmen NDC Indonesia,” katanya Direktur Environment Institute Mahawan Karuniasa di forum yang sama. 

 

Menurutnya, Indonesia punya pengalaman bagus pada 2017 saat karhutla mampu dikendalikan dan relatif membuat tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahun 2017 menjadi sebesar 1, 15 Giga Ton CO2e. Turun dari 2,37 Giga ton CO2e pada 2015 dan 1,46 Giga ton CO2e pada 2016. Jika mengacu GRK 2017, kontribusi penurunan emisi secara nasional terhadap target NDC tahun 2030 adalah sebesar 24,7% dari target penurunan emisi sebesar 834 Mega Ton CO2e atau 29% dari BAU.

 

“Jadi sebenarnya pengalaman 2017 sangat penting untuk mencapai tahun 2030 karena itulah angka yang paling dekat dengan angka capaian di sektor NDC kehuatanan tahun 2030,” katanya.

 

Sekedar mengingatkan kembali, pada 2015 Indonesia dilanda kebakaran hutan dan lahan yang cukup hebat. Karhutla 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat sebanyak 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar dengan 120 ribu titik api sejak Juni hingga Oktober 2015. Tujuh provinsi dinyatakan darurat asap karena total lahan yang terbakar di tujuh provinsi tersebut mencapai 23 persen dari 16 persen keseluruhan area.

 

World Bank juga mencatat kerugian dari karhutla 2015 telah mengakibatkan 28 juta jiwa terdampak, 19 orang meninggal, dan hampir 500 ribu orang mengalami gangguan pernapasan  atau ISPA. Asap yang dihasilkan dari karhutla turut dirasakan hingga Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sementara data World Bank mengungkapkan kebakaran 2015 merugikan negara hingga Rp221 triliun dan meluluhlantakkan 2,6 juta hektar hutan dan lahan di seluruh Indonesia.

 

Selang beberapa lama kemudian, saat Konferensi Iklim PBB COP21 di Paris, Prancis, Indonesia resmi merilis data kebakaran hutan 2015. Emisi yang dilepas ke atmosfer antara 0,8 dan 1,1 gigaton gas rumah kaca.

 

Pada 2019 Indonesia kembali dilanda karhutla hebat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan total kebakaran hutan dan lahan di tahun itu seluas 857.755 hektare. Meskipun angka KLHK jauh di bawah data yang dirilis dalam laporan CIFOR. 

 

Berdasarkan analisis citra satelit, laporan CIFOR memperkirakan 1,64 juta hektare lahan dan hutan terbakar antara 1 Januari dan 31 Oktober 2019 di tujuh provinsi di Indonesia. Termasuk 670.000 ha (41 persen) di lahan gambut. Laporan CIFOR mengungkapkan bahwa skala kebakaran 2019 termasuk besar, sepadan dengan bencana kebakaran 2015 ketika itu 2,1 juta hektare di provinsi yang sama telah terbakar.

 

Buangan emisi saat karhutla 2019, pernah dirilis oleh Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Uni Eropa. Lembaga ini menghitung hingga November 2019, bahwa karhutla 2019 diprediksi telah melepas sebanyak 709 juta ton karbondioksida ke udara. Jumlah ini setara dengan emisi buangan karbondioksida tahunan negara Kanada. Angka itu 22 persen lebih tinggi dibanding emisi karbondioksida dari kebakaran hutan Amazon yang juga terjadi di tahun yang sama, yakni 579 juta ton karbondioksida.

 

Terlepas dari perbedaan data tersebut, ancaman karhutla sangat berkorelasi dengan target NDC Indonesia. Hal itu pun diakui Dirjen PPI KLHK Ruandha Agung. Menurutnya, kalau Indonesia bisa menahan tidak terjadi kebakaran hutan dan di lahan gambut, NDC di 2030 bisa tercapai. 

 

“Karena betul-betul dari berdasarkan pengalaman 2015 dan 2019 itu, begitu kita sudah bisa turun dari 2015 turun begitu 2019 kebakaran lagi emisinya itu signifikan akan meningkat, artinya kalau kita bisa menahan tidak terjadi kebakaran di lahan gambut, itu upaya yang luar biasa yang bisa lakukan mencapai itu,” katanya.

 

Saat ini Ruandha juga kawatirkan dampak Covid-19 terhadap pengendalian dan pencegahan karhutla oleh pemegang konsesi. Dari sektor kehutanan katanya, penurunan pendapatan perusahaan dapat mengganggu upaya-upaya pencegahan kebakaran.

 

“Dan ini sekarang yang kita upayakan sangat maksimal jadi jangan sampai karena pemegang izin dananya terbatas terus kemudian tidak menjaga lokasinya, oleh karena itu upaya-upaya nyata di lapangan terus kita lakukan sampai saat ini,” katanya.

 

Namun Mahawan punya pandangan lain. Dia sepakat aspek kebakaran hutan  menjadi hal terpenting dalam pencapaian NDC, namun tidak fair menjadi tanggung jawab KLHK sendiri. 

 

“Ini persoalan politik asap sebetulnya. Pokoknya selama politik itu untung selama adanya kebakaran itu tidak akan hilang gitu. sehingga peran di legislatif yang sangat erat kaitannya dengan ekonomi itu sangat penting, tidak saja pusat tapi di daerah,” katanya. 

 

Menurutnya perlu mendorong komoditas lingkungan menjadi manfaat politik pada saat melestarikan, dan menjadi kerugian pada saat merusak.

Add Your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Name *

Your Mail *

Your Comment*