Mengapa Isu Pengelolaan Hutan Rendah Emisi Perlu Bagi Jurnalis

May 15, 2020

Jakarta — Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia dan merupakan negara terbesar kelima penghasil emisi gas rumah kaca dengan kontribusi terbesar emisi berbasis hutan sebagai akibat aktivitas perubahan tutupan hutan atau penggunaan lahan, terutama untuk perkebunan monokultur.

 

Dampak perubahan tutupan hutan atau penggunaan lahan tersebut telah meningkatkan keterancaman keberlanjutan sumber daya alam sekaligus kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan penghidupannya dari hasil memanfaatkan sumber daya alam (hutan). Colchester et. al., dalam Rigs et. al. (2016) memperkirakan sekitar 60 – 90 juta jiwa penduduk Indonesia yang menggantungkan penghidupannya langsung dari kawasan hutan.

 

Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan konflik kehutanan tertinggi sebagai akibat lemahnya pengakuan negara atas hak masyarakat adat dan lokal atas tanah/hutan. Sebagai gambaran, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) telah meregistrasi 839 peta wilayah adat dengan luas mencapai 10.593.317 hektar yang berada di 26 provinsi dan 111 kabupaten/kota.

 

Pada peta wilayah adat tersebut, terdapat kawasan hutan dengan luas 7.764.126,95 ha meliputi 3.894.078,10 ha di kawasan Hutan Produksi, 2.002.438,70 ha di kawasan Hutan Lindung dan 1.867.610,15 ha di kawasan Hutan Konservasi (BRWA, 2020).  Sedangkan penetapan hutan adat yang dilakukan oleh pemerintah hingga Maret 2020 baru mencapai 44.682,34 hektar (Mongabay, 2020).

 

Pengelolaan hutan rendah emisi menjadi tema Focus Group Discussion (FGD) pada Jumat (15/05) yang digelar The Society of Indonesia Environmental Journalists (SIEJ) bagi para koordinator Simpul SIEJ di 25 daerah. Media dan jurnalis memiliki peran krusial untuk membangun diskursus terkait pengakuan hak masyarakat adat atas tanah/hutan dan pengelolaan hutan rendah emisi oleh masyarakat adat. Melalui pemberitaan, media dan jurnalis bisa mempengaruhi publik dan pengambil kebijakan nasional dan daerah agar bisa memahami dan terlibat dalam diskursus tersebut.

 

Namun, peran itu relatif belum dilakukan secara maksimal akibat keterbatasan pengetahuan jurnalis dan pengelola media. Secara umum, pemberitaan media masih bersumber dari siaran pers atau rilis dari pemerintah atau lembaga yang concern terkait isu tersebut. Dengan kata lain, isu pengakuan hak masyarakat adat atas tanah/hutan dan pengelolaan hutan rendah emisi oleh masyarakat adat, pembangunan ekonomi lokal masih belum menjadi isu dan agenda penting media dan jurnalis.

 

SIEJ mengundang Sekjend Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi dan Spesialis Perhutanan Sosial – Kemitraan Suwito sebagai narasumber pemantik FGD. Terangkum beberapa poin penting dalam bahasan FGD.

 

Pertama, tentang paradigma dominan tenurial kehutanan. Hutan dikuasai oleh negara yang didasarkan pada konsep domain verklaring. Dimanfaatkan untuk kepentingan investasi atau berpihak pada  korporasi untuk kepentingan industri ekstraktif, seperti tambang dan kayu atau perkebunan monokultur skala besar.

 

Kedua, reformasi tenurial kehutanan. Terdapat kontestasi gerakan reformasi tenurial kehutanan yang dilatarbelakangi gerakan masyarakat adat dan masyarakat lokal (petani). Lantas kontestasi berwujud dengan gerakan yang menekankan hak milik melalui pengakuan atau pengembalian hak masyarakat adat atas hutan dan redistribusi hutan kepada masyarakat lokal/petani, dan hak kelola di kawasan hutan. Namun realitasnya, terjadi penolakan oleh penyelenggara negara terhadap gerakan tersebut karena menyangkut luas kawasan hutan yang dikuasai negara, dan kepentingan investasi (korporasi).

 

Ketiga, pengelolaan hutan dan sumber daya hutan. Dari FGD selama dua jam, mencuat persoalan kontestasi orientasi pengelolaan hutan dan sumber daya hutan: ekonomi (komersialisasi), ekonomi dan lingkungan (livelihood), dan ekonomi, lingkungan dan budaya (livelihood dan way of life), dan orientasi komoditi dihasilkan: untuk dipasok ke industri dan ekspor dan untuk kebutuhan komunitas dan lokal.

 

Pengelolaan hutan dan sumber daya hutan yang berparadigma dominan gagal menyejahterakan masyarakat dan mengakibatkan deforestasi dan degradasi lingkungan, menghilangkan budaya dan kearifan lokal, dan mengakibatkan krisis keberlanjutan penghidupan dan kehidupan masyarakat adat/lokal. Padahal, pengelolaan hutan dan sumber daya hutan oleh masyarakat adat/lokal yang berpola polikultur/agroforestri sejalan dengan pengelolaan hutan rendah emisi. Di sisi lain, pengelolaan hutan dan sumber daya hutan oleh masyarakat adat/lokal masih rentan dipengaruhi oleh pola monokultur.

 

Sejumlah masukan pun muncul bagi jurnalis. Antara lain jurnalis mesti aktif dalam upaya mendorong perubahan paradigma tenurial kehutanan, aktif mendorong mempercepat reformasi tenurial kehutanan, dan aktif mempromosikan kelebihan pola pengelolaan hutan berpola polikultur secara ekonomi, ekologi dan budaya, termasuk dari aspek rendah emisi.

Add Your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Name *

Your Mail *

Your Comment*