x
Tanggapan pemerintah mengenai dugaan pelanggaran HAM oleh perusahaan kelapa sawit memprihatinkan
Dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan kelapa sawit, termasuk perampasan tanah, perusakan lingkungan, serta intimidasi. WALHI, Milieudefensie, Friends of the Earth (FOE) US, Friends of
Benarkah mobil listrik lebih ramah lingkungan?
Perjalanan menuju mobil listrik yang benar-benar berkelanjutan masih panjang, menuntut perbaikan di setiap tahap siklus hidupnya. Mobil listrik (EV) seringkali dipandang sebagai pahlawan dalam perang
Agrarian Resource Center dorong agroekologi sebagai model pertanian berkelanjutan di wilayah gambut
Agrarian Resource Center (ARC) berharap dapat menciptakan model pertanian yang lebih seimbang dan ramah lingkungan. Sejak beberapa tahun terakhir, topik agroekologi semakin mendapat perhatian
Vonis penjara terhadap 8 orang Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut adalah kriminalisasi
Putusan ini menciderai rasa keadilan dan hukum bagi Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage – Goban Runut dalam mempertanahkan hak hidup. Konsorsium Pembaruan Agraria mengecam keras vonis penjara terhadap
Bengkel Hijrah Iklim 3.0: peran umat Islam dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan
Kolaborasi Bengkel Hijrah Iklim mengungkap, manusia bertanggung jawab menjaga lingkungan. Bagian dari tugas khalifah fil ardhi. Enter Nusantara mendukung penuh Bengkel Hijrah Iklim 3.0. Kolaborasi ini
Ratusan Proyek Industri Ekstraktif Justru Dibangun di Daerah Berisiko Tinggi Bencana Alam
Gerakan #BersihkanIndonesia bersama JATAM dan Trend Asia meluncurkan laporan “Bencana yang Diundang: Bagaimana Potret Awal Investasi Ekstraktif-Energi Kotor dan Keselamatan Rakyat di Kawasan Risiko
Belasan Orang Bersaksi dalam Sidang Gugatan Kabut Asap di PN Palembang
Kabut asap kebakaran hutan Sumatera menghambat pekerjaan warga. Warga rugi karena waktu bekerja jadi tertunda. Persidangan gugatan kasus kabut asap yang diajukan sebelas warga Sumatera Selatan
Nestapa Suku Laut Kawal Laut, Terancam PSN di Pesisir Bintan
Suku Laut Kawal Laut di Bintan terancam tergusur akibat proyek PT BAI yang merusak ekosistem dan makam leluhur. Jembol dan Nenek Kancil berjuang mempertahankan ruang hidup yang semakin terdesak tanpa
Jakarta menghadapi bahaya tak terlihat dari kontaminasi mikroplastik
Penelitian dari Cornell University menyebutkan Indonesia menjadi negara dengan kontaminasi mikroplastik tertinggi per kapita di dunia. Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, Aliansi
Deklarasi Asia Land Forum 2025: Komunitas yang terpinggirkan memerlukan jaminan atas tanah
Deklarasi Asia Land Forum 2025 reformasi tata kelola pertanahan yang komprehensif untuk menjamin hak-hak komunitas yang terpinggirkan. Asia kini tengah menghadapi tantangan besar terkait dengan tata
Alih fungsi lahan menjadi akar masalah bencana ekologis di Jabodetabek
Data citra menunjukkan alih fungsi lahan Jabodetabek tak terbendung. Lahan-lahan resapan air terus terdesak. Banjir yang terjadi dalam beberapa hari ini di Jabodetabek merupakan bencana ekologis yang
Banjir Jabodetabek bukti nyata rentannya Indonesia dalam ancaman krisis iklim
Penyebab banjir Jabodetabek adalah perubahan fungsi lahan serta lambatnya respons pemerintah daerah atas peringatan dini cuaca ekstrem. Greenpeace mendesak pemerintah-pemerintah daerah di kawasan
Masyarakat Daerah Penghasil Energi yang Terpinggirkan
Hanya berjarak delapan kilometer dari Mega Proyek Strategis Nasional yang berdiri megah di Gunung Salak, kehidupan warga dalam bayang-bayang kesulitan. Angin dingin berembus pelan di sudut kecil Desa
Posko Curhat Buruh diluncurkan bersamaan dengan momentum peringatan International Women’s Day Di Bandung
Pembentukan Posko Curhat Buruh melibatkan organisasi masyarakat sipil KSN, PBHI Jabar, LBH Bandung, SEBUMI, Trimurti.id, dan AJI Bandung. Kondisi kelas pekerja di Indonesia masih jauh dari kata baik
Pengesahan Revisi UU Minerba, Langkah Mundur Bagi Keadilan Lingkungan
Pengesahan Revisi UU Minerba, langkah mundur bagi keadilan lingkungan. Gerakan #BersihkanIndonesia mengecam pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara